oleh

Begini Harapan Warga Korban Eksekusi Tanah di Puri Intan Pisangan Ciputat Timur Kepada Wakil Ketua DPR RI

-Megapolitan-1.690 views

Bisnis Metro,TANGERANG SELATAN- Dua orang pengacara yang mengaku diutus Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI), temui sembilan orang KK warga Puri Intan Pisangan Ciputat Timur yang merasa dirugikan dalam masalah penguasaan tanah.

Dua orang itu, Dahlan Pido dan Yudia mengatakan bahwa kesembilan orang warga Puri Intan ini sebelumnya tinggal di tanah eks YPMII (Yayasan Pembangunan Madrasah Islam Ichsan) yang telah telah dieksekusi beberapa tahun silam dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh pihak UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.

“Sebelumnya UIN inikan berasal dari YPMII, tapi YPMII ini akhirnya malah berbisnis tanah yang dijual kepada warga ini,” kata Pido, usai pertemuan di sebuah tempat kuliner Cirendeu, Selasa (5/11/2019) malam.

Warga yang sudah mempunyai akte jual beli ini tapi malah di eksekusi dengan buldozer oleh pemerintah.

Nah warga disini meminta keadilan kepada negara untuk ditegakkan, mereka hanya meminta hak ganti ruginya.

Kami juga dari Advokat Cinta Tanah Air, kesini untuk mencari fakta-fakta sesuai bukti surat, dan keterangan langsung para korban ini dari tindakan represif oleh pemerintah.

Lanjut, jalur manapun nantinya akan ditempuh oleh timnya, termasuk jalur PTUN. Karena ini juga berkaitan tidak ada izin Amdal sebuah proyek pembangunan asrama,namun tiba-tiba ada bangunan asrama mahasiswa yang dikomersilkan dan berdampak kerusakan retak-retak terhadap rumah warga. Seharusnya meski bangunan itu milik negara tetaplah harus ada aturan dan etika saat melakukan proyek pembangunan.

Sementara, Ria salah satu warga dari 9 orang ini mengaku sudah selama 6 tahun dalam mencari keadilan namun belum berhasil dan sudah gonta-ganti pengacara dalam bantuan hukum.

“Kita sudah habis biaya mas untuk pengscara, padahal seperti kasus ibu saya ini surat kepemilikan lengkap, kecuali sertifikat, karena beli tahun 1978 lalu tahun 1979 dibuatkan AJB di notaris PPAT ada bebas surat bebas sengketa, bayar PBB sampai terjadi eksekusi tahun 2014, punya Girik atau Ipeda tahun 1979 atas nama Ny Nuryama Jamil.

Beberapa minggu lalu saya juga telah menanyakan pihak kecamatan untuk mengecek girik atas nama ibu saya ternyata benar dan belum dipindah tangankan, legalisir AJB nya masih atas nama ibu saya.

Warga Puri Intan hanya meminta ganti rugi moril maupun imoril yang disebabkan oleh pembongkaran paksa itu.

“Kami berharap Pak Dasco menindak lanjut kasus ini, karena kalau dari sisi hukum memang sudah kalah melalui putusan inkrah yang selalu digadangkan oleh UIN, jadi kami minta Pak Dasco untuk mendampingi lewat jalur politiknya dan sebagai Wakil Ketua DPRRI agar mendorong UIN, Depag serta instansi lain untuk mediasi dengan warga,” pungkas Ria

News Feed