Bisnis Metro,TANGERANG SELATAN- Sebuah proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Aryana, Karawaci, Curug, Tangerang, tertunda penyelesaiannya dari target awal. Pemilik pun mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah
Dari perencanaan semula, SPBU itu harusnya dapat beroperasi pada tahun 2020 lalu. Namun karena terkendala proses penyelidikan di lapangan, proyeknya pun terhambat karena pemilik harus bolak-balik dimintai keterangan oleh polisi.
Proyek SPBU di lahan seluas sekira 5 ribu meter persegi itu dilaporkan atas dugaan penyerobotan dan pencurian oleh pria berinisial BI ke Mapolres Tangerang Selatan pada tahun 2018 silam. Laporannya tercatat dengan nomor LP/1296/K/XII/2018/SPKT/Res Tangsel.
BI mengaku sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2012. Sementara di sisi lain, pemilik proyek SPBU justru membeberkan jika dirinya telah memiliki Serfikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak 2002.
“Jadi awalnya kami punya lahan yang sedang dibangun SPBU. Di tengah jalan, tiba-tiba kami dilaporkan ke polisi dengan alasan dia (BI) pemilik lahan itu, dasarnya AJB tahun 2012. Padahal kita sudah punya sertifikat tahun 2002,” tutur Almadi H, perwakilan pihak SPBU saat mendatangi Polres Tangsel, Selasa (17/05/22).
Atas adanya pelaporan itu, polisi pun memasang plang informasi di depan proyek SPBU. Pihak SPBU sempat 2 kali memberi keterangan di Mapolres Tangsel. Karena menduga ada motif lain dari pelaporan tersebut, lantas pemilik SPBU melaporkan balik BI ke polisi.
“Saat itu kita melaporkan balik juga si pelapor ini (BI) dengan tuduhan laporan atau pengaduan palsu sesuai Pasal 220 dan atau Pasal 317 KUHP,” ungkapnya.
Setelah berproses cukup lama sejak 2018 silam, akhirnya pada Januari 2021 penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atas pelaporan itu dengan surat ketetapan bernomor : S. Tap/03/I/Res 1.9/2022/Reskrim.
“Akhirnya kasusnya dihentikan dengan keluar surat ketetapan dari Polres, karena tidak cukup bukti. Akhirnya clear kan, tapi kita sudah rugi karena pengerjaan proyek terganggu cukup lama, ruginya miliaran lah harusnya dari 2020 sudah operasional,” sambungnya.
Kini pihak pemilik SPBU menuntut keadilan dengan mempertanyakan perkembangan kasus pelaporan palsu oleh BI. Almadi berharap, BI dijerat sanksi pidana atas pelaporan palsu yang dibuat terkait kepemilikan lahan SPBU tersebut.
“Sekarang kami juga memertanyakan kok laporan kami terhadap BI ini tidak ada perkembangan, tidak ditindaklanjuti sesuai SOP yang ada. Kalau begini, orang seperti itu makin seenaknya mengklaim lahan orang lain. Kita sudah banyak rugi karena proyek kita terhenti,” jelasnya.
Sementara itu, pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan lengkap terkait mandegnya proses penyelidikan laporan palsu terhadap BI.(sg)
