oleh

Dukung Poros Maritim Dunia : TNI AU Harus Hadirkan Superioritas Udara (Air Superiority) ke Tengah Samudera

-Nasional-405 views

Penulis: Yuni Dwianti

Bisnis Metro, JAKARTA – TNI Angkatan Udara memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk itu, TNI AU perlu mengajukan konsep menjaga kedaulatan seluruh perairan dan daratan Indonesia selama 24 jam berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 17 tahun 1985.

Seperti dikatakan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati (Nuning). “Jadi, sesuai visi Presiden Jokowi, yakni Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka TNI AU dapat mengajukan konsep menjaga kedaulatan seluruh perairan dan daratan Indonesia selama 24 jam berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 17 tahun 1985,” ujarnya.

Dikatakan, TNI AU dapat mengajukan konsep kedaulatan di udara sampai dengan batas ketinggian yang diatur menurut hukum internasional dan nasional hingga ruang angkasa. Hal lain yang tidak kalah penting, kata Nuning, adalah dinamika konflik Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Dua negara yang menjadi aktor utama di kawasan itu, yakni Tiongkok dan Korea Utara telah mengembangkan rudal nuklir jarak jauh.

TNI AU harus mengembangkan konsep Sistem Pertahanan Udara yang modern dan canggih melindungi keselamatan NKRI dengan menyiapkan sistem deteksi dini dan sistem interseptor. Perlu dikaji kedua sistem tersebut untuk mampu menangkis datangnya rudal nuklir tersebut di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

“Sangat penting bagi TNI AU untuk memodifikasi minimum essential force (MEF), seperti penambahan radar Ground Control Interceptor (GCI) dan radar Early Warning (EW) di seluruh Indonesia, terutama bagian timur Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, menambah skuadron udara tempur agar mampu melaksanakan patroli udara rutin selama 24 jam, minimal frekuensi terbang malam sama dengan terbang siang. “Jadi operational requirement dan technical specification kedua jenis radar tersebut tidak hanya untuk dog fight di udara, antara pesawat TNI AU melawan pesawat musuh, tetapi juga harus mampu dog fight pesawat TNI AU menangkis rudal nuklir,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Nuning menekankan pentingnya pesawat-pesawat tempur TNI AU dipersenjatai dengan rudal antirudal jarak jangkau minimal 25 Nm (sekitar 48 km). “Jika TNI AU konsisten dengan konsep netwok centric operation, maka langkah awal adalah mulai menggeser kekuatan tempur utama TNI AU di wilayah perbatasan, mengingat jarak jelajah pesawat TNI AU sangat ditentukan dari mana pangkalan awalnya untuk airborne,” kata dia.

 

Dukungan TNI AU untuk Kebijakan Poros Maritim ini juga menjadi fokus utama TNI AU. Pembangunan Kekuatan Udara Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia adalah sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden dan Wakil Presiden RI, dalam mewujudkan keberhasilan menuju poros maritim dunia.

Angkatan Udara mendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan poros maritim dunia. Sebab, untuk pelaksanaan kebijakan tersebut kekuatan udara sangat dibutuhkan.

Seperti diungkapkan oleh Wakasau yang saat itu di jabat oleh Marsekal Madya Wieko Syofyan mewakili Kasau pada Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) Angkatan ke-103 Tahun 2018,

“Wilayah Indonesia terdiri 1/3 daratan, 2/3 lautan dan 3/3 udara. Sementara kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan udara, darat mapun di laut itu unsur kekuatan udara sangat menentukan,” ujar Wieko.

Peristiwa Pearl Harbour, Hiroshima dan Nagasaki, serta 9-11, itu semua berhubungan dengan kekuatan udara. Bahwa saat ini titik untuk dijadikan sasaran adalah center of gravity atau infrastruktur vital.

Kembali ditegaskan bahwa semua itu (penghancuran insfrastruktur vital) melalui unsur kekuatan udara.

“Oleh karena itu, ini tugas pokok Angkatan Udara untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan dan bahaya ancaman saat ini,” katanya.

Untuk mewujudkan poros maritim dunia tersebut, sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standard internasional. Sehingga, pelayaran dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional.

Pertahanan udara bagi sebuah negara yang ingin menjadi poros maritim dunia menuntut adanya roadmap yang pasti, dengan melihat tantangan dan macam ancaman yang ada.

Karenanya, untuk mendukung itu TNI AU harus menghadirkan superioritas udara atau air superiority ke tengah samudera yang merupakan atau coverage security bagi kekuatan maritim (naval force).

Dengan kata lain, sistem pertahanan maritim bukan hanya butuh TNI AL yang kuat namun juga TNI AU yang lebih kapabel. Kekuatan udara memiliki posisi strategis dalam pertahanan negara bila dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia.

KEBIJAKAN TNI AU MENGARAH PADA UPAYA PEMANTAPAN SATUAN UNTUK KESIAPAN OPERASIONAL.

Pembangunan postur TNI AU yang direncanakan akan tetap mengarah untuk memperkuat kemampuan operasional satuan udara, yang mampu menghadirkan air superiority ke tengah samudera (security coverage) bagi naval force.

Perhatian terhadap pembangunan kekuatan TNI AU ini menjadi penting karena masih belum optimal dibandingkan dengan kekuatan udara negara lain.

Terkait dengan kebijakan maritim, bahwa sistem pertahanan maritim membutuhkan angkatan laut yang kuat dan kekuatan angkatan udara yang kapabel, sehingga penguasaaan ruang udara oleh kekuatan udara, untuk menjamin terwujudnya kekuatan supremasi kekuatan maritim.

Terkait dengan potensi ancaman, diperkirakan potensi ancaman terhadap Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan postur TNI AU yang tangguh untuk menghadapi, menangkal dan menanggulangi berbagai ancaman tersebut. Terkait pembangunan postur TNI AU yang ideal, maka pembangunan postur tidak hanya fokus pada upaya pembangunan kekuatan saja, namun juga, memprioritaskan pembangunan kemampuan dan gelar kekuatan yang ideal untuk menangkal setiap ancaman.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Kasau ke-22 Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna saat memberikan kuliah umum di depan mahasiswa UNHAN.

Kembali Yuyu menegaskan, “Mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia, TNI AU harus menghadirkan superioritas udara atau air superiority ke tengah samudera yang merupakan atau coverage security bagi kekuatan maritim (naval force),” tegasnya.

 

PEMOTRETAN UDARA DI INDONESIA

Di Indonesia, kegiatan pemotretan udara dimulai sejak tahun 1939 sebagai tugas dari Dinas Topografi Angkatan Darat Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat peta topografi daerah Hindia Belanda yang dilaksanakan oleh Photo Verkening Afdeling (PVA) atau Militaire Luchvaart (ML). Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda, maka pada tahun 1949 kekuatan ML dihibahkan kepada AURI. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Udara pada tahun 1950, organisasi yang menangani kegiatan pemotretan udara diberi nama Jawatan Photo Mapping AURI

Setelah melalui berbagai perubahan sesuai perkembangan yang ada, pada tahun 1984 berdasarkan Skep Pangab Nomor : Kep/10/14/1984, terbentuklah Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU (Dissurpotrudau) dan berlaku hingga sekarang. Saat ini kantor Dissurpotrudau berada di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

 

DISSURPOTRUDAU SAAT INI

Dissurpotrudau memiliki tugas pokok dan fungsi yang diemban yaitu menyelenggarakan fungsi pembinaan pemotretan udara dan penginderaan jauh meliputi perencanaan, pengolahan sistem, operasi dan latihan serta proses hasil rekaman, Sesuai dengan itu, Dissurpotrudau pun menghadapi tuntutan untuk dapat mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI maupun pembangunan nasional. Untuk itu Dissurpotrudau dilengkapi kemampuan :

1. Pemotretan udara. Ini adalah kemampuan untuk menyediakan data suatu wilayah dalam bentuk foto udara baik vertikal maupun oblique dalam rangka menunjang kegiatan latihan, operasi maupun untuk kepentingan pembangunan nasional. Dalam mendukung kemampuan ini, Dissurpotrudau juga didukung kemampuan laboratorium foto yang dapat bersifat mobile guna memproses dan mencetak foto udara. Penyajian data foto udara didukung oleh kemampuan interpretasi foto guna menafsirkan penampakan obyek untuk diolah menjadi informasi intelijen yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan operasi.

2. Penginderaan jauh (inderaja). Kemajuan teknologi bidang penginderaan jauh telah membawa kemudahan dalam perolehan dan inventarisasi data permukaan bumi melalui sistem perekaman satelit dalam bentuk digital. Perkembangan yang terjadi meliputi aspek sensor, wahana atau kendaraan pembawa sensor, serta keragaman citra yang tersedia termasuk area cakupan dan ketersediaannya. Selain itu,perkembangan juga terjadi pada software pengolah data citra dan basis data. Kemampuan Dissurpotrudau dalam memanfaatkan teknologi inderaja pada saat ini adalah mampu mengolah data citra satelit dari Landsat, SPOT, Ikonos atau Quick Bird. Kemampuan tersebut diharapkan dapat menunjang dalam penyediaan data/informasi guna mendukung kepentingan militer maupun pembangunan nasional.

Dengan segala yang dimilikinya baik peralatan maupun sumber daya manusia, Dissurpotrudau mempunyai kemampuan untuk mendukung pengamanan wilayah serta pembangunan nasional termasuk jargon Poros Maritim yang sedang digalakkan pemerintah.

Wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah sangat luas. Dan hebatnya, alur pelayaran dunia harus melalui jalur Indonesia. Dan ini akan menjadi pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis Indonesia dalam tatanan geopolitik dunia. Dari sisi ekonomi, potensi kemaritiman yang bisa direguk Indonesia bisa mencapai Rp.500 triliun. Sebuah angka yang cukup fantastis. Namun sayang hal itu belum bisa dicapai karena belum dikelola secara optimal.

 

Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk mencapainya. Pembangunan berbagai infrastruktur kelautan dan pengembangan sumber daya manusia didukung investasi yang memadai akan bisa mewujudkan sektor maritim menuju kejayaannya. Perdagangan antarpulau akan bisa digerakkan lebih baik lagi karena ada infrastruktur kelautan sudah ada sehingga ekonomi negara semakin kuat.

Dissurpotrudau sebagai badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI AU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemotretan udara dan penginderaan jauh dapat membantu melakukan berbagai aktivitas perencanaan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan. Tentunya hal tersebut bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan pertahanan nasional sehingga tercipta sinergi.

Apakah pengamanan dari laut cukup? Jawabannya dipastikan tidak. Sektor udara memegang peranan penting dalam mewujudkan suksesnya poros maritim. TNI AU sebagai pengawal dirgantara jelas menjadi ujung tombak pengamanan dengan radar, pesawat tempur, pesawat patroli dan pangkalan udaranya.

Mari kita wujudkan kejayaan Indonesia melalui suksesnya negara ini sebagai Poros Maritim Dunia. Dukung Poros Maritim Dunia, TNI AU Harus Hadirkan Superioritas Udara.

News Feed