Kuasa Hukum Rektor STT Setia Datangi PN Jaktim Ajukan Pra Peradilan, Terkait Vonis Tahanan Kota Tapi Dieksekusi Penjara

Bisnis Metro, JAKARTA – Herwanto Nurmansyah, kuasa hukum terpidana Rektor Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT Setia) Matheus Mangentang dan mantan Direktur STT Setia Ernawaty Simbolon mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (8/8/2019).

       Kedatangan Herwanto untuk mengajukan pra peradilan terkait eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan  Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap dua terdakwa yakni Rektor STT Setia, Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon.

“Sesuai putusan tidak ada diperintahkan mengeksekuisi, jaksa salah melaksanakan hukum,” ujar Kuasa Hukum terdakwa, Herwanto yang juga didampingi oleh Dwi Putra Budianto serta istri dari Matheus Mangentang.

Herwanto mengatakan bahwa dalam melaksanakan eksekusi, jaksa tidak menyertakan seluruh putusan dari pengadilan. “Ada point yang tidak dimasukkan oleh jaksa,” ungkapnya.

“Ada point 4 yang menyatakan bahwa para terdakwa tetap pada status tahanan kota,” tambahnya.

Untuk itu Herwanto menjelaskan bahwa upaya Pra Peradilan ini dilakukan untuk menguji apakah kewenangan yang dilakukan oleh jaksa tersebut sudah benar atau tidak. “Pra Peradilan ini adalah untuk menguji apakah kewenangan itu sudah dilakukan dengan semestinya atau melampaui kewenangannya,” ujarnya.

Hal yang menyedihkan, menurut Herwanto yakni proses eksekusi Matheus Mangentang yang dilakukan saat berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. “Yang sangat menyedihkan buat kami Pak Matheus itu dieksekusi saat berada di rumah sakit, masih dalam keadaan di infus dan dipaksa di cabut untuk dibawa ke Lapas Cipinang,” tandasnya.

Herwanto, mengaku keberatan dengan eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Dia menegaskan, kliennya bukanlah seorang buronan.

“Matheus Mangentang bukan buronan karena tanggal 29 Juli 2019 kami menyampaikan surat permohonan penundaan eksekusi karena sakit dan dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan jaksa sengaja tidak memuat poin 4 dalam putusan yang isinya menyatakan para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Artinya ada yang disembunyikan oleh jaksa terhadap isi putusan oleh karena itu hari ini kami akan menyampaikan permohonan praperadilan. Kami juga sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Jaktim terkesan tidak manusiawi karena dilakukan di rumah sakit saat klien kami sedang diinfus,” ujar Herwanto.

“Kemarin kami telah memasukan surat keterangan sakit, menyikapi rencana eksekusi yang dilayangkan oleh Kejari,” ujar Herwanto.

Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) ini menambahkan, sudah dua hari kliennya berhalangan hadir. “Kami tetap berkordinasi, bila bisa kami hadirkan tanpa melalui surat pun akan kami hadirkan. Dan tadi sudah kami berikan suratnya untuk penundaan eksekusi,” sambung Herwanto.

Terkait rencana eksekusi itu sendiri, pihaknya mengaku tidak keberatan. “Kalau memang kejaksaan mau melaksanakan penetapan atau putusan kami tidak keberatan. Tapi kami minta penundaan eksekusi setelah sehat,” terang Herwanto.

Lebih dari itu, Herwanto berharap, eksekusi yang dilakukan Kejari tidak keluar dari putusan yang telah ditetapkan. “Kami yakin Kejari paham akan hal itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Matheus Mangentang Ernawaty Simbolon divonis 7 tahun dan denda Rp 1 miliar (subsider tiga bulan) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak. Dalam putusan tersebut, keduanya ditahan sebagai tahanan kota.

Vonis ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, dan tidak berubah hingga putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara 3319 K/PID.SUS/2018, tanggal 13 Februari 2019.

Penulis: Yn
Editor: Nay