oleh

PEMERINTAH AKAN DENDA PLATFORM JIKA TIDAK CEGAH KONTEN NEGATIF, FACEBOOK : KAMI MENDUKUNG PENUH

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menilai perlu ada sanksi perdata seperti denda untuk platform-platform media sosial yang tidak juga jera menyebarkan konten negatif.

“Sanksi perdata itu dibutuhkan karena tidak (bisa) berhenti di minta maaf atau blokir. Ada sanksi tambahannya, kewajiban finansial,” kata Johnny ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2019).

Pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, atau yang dikenal dengan PP PTSE atau PP 71, untuk mengenakan denda kepada platform yang menyebarkan konten negatif. Denda untuk media sosial akan tersebut berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 500 untuk setiap konten yang disebarkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menggodok aturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang memungkinkan denda hingga Rp500 juta untuk platform elektronik termasuk media sosial yang menyebarkan konten ilegal ataupun negatif.

“Sedang menyusun, (denda) antara Rp100 juta hingga Rp500 juta,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangarepan, saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 tentang PP PSTE di Jakarta, Senin.

Merujuk pada UU ITE, maka muatan yang dilarang terkait tindakan asusila, berita bohong, memuat SARA.

“Platform didenda karena memfasilitasi (penyebaran konten negatif), dia punya teknologi untuk mencegah,” kata Semuel.

Sementara,  Facebook Inc menyatakan akan mendukung Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang antara lain akan mengatur soal denda terhadap perusahaan media sosial yang menyebarkan konten negatif.

“Secara keseluruhan kami mendukung untuk mengeluarkan peraturan yang bisa mengatur jenis konten,” kata Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari, usai bertandang ke Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

News Feed