oleh

Pemerintah Memprioritaskan Rencana Penyederhanaan UU (Omnibus Law)

Jakarta (8 November 2019) Presiden Jokowi mengatakan regulasi dan izin yang akan dipangkas tidak terbatas Peraturan Menteri (Permen). Pemerintah juga mengidentifikasi peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Regulasi yang lamban kerap membuat investor berpikir dua kali masuk ke Indonesia. “Banyak relokasi industri dari Tiongkok dalam setahun terakhir, namun hanya sedikit yang merelokasi perusahaannya ke Indonesia.

Sebagian besar perusahaan asal Tiongkok lebih memilih merelokasi usahanya ke Vietnam, Kamboja, dan Thailand,” katanya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan prioritas Kemendagri adalah penyederhanaan regulasi guna mempermudah masuknya investasi.

“Oleh karena itu, Pak Presiden narasinya selalu adalah permudah regulasi, buka investasi, karena dari anggaran APBN saja tidak cukup,” jelasnya.

Undang investasi dalam ataupun luar negeri. Tapi harus permudah regulasinya, karena pengusaha banyak yang komplain, regulasinya bertumpuk-tumpuk banyak sekali.

Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Sholikin mengatakan gagasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk omnibus law (penyederhanaan peraturan) harus dijadikan sebagai salah satu metode membenahi ribuan regulasi yang saling tumpang tindih (hiper regulasi) di tingkat pusat dan daerah.

“Dalam penataan peraturan perundang-undangan jangan sampai terjebak pada peningkatan investasi, tapi omnibus law ini bisa jadi ‘resep baru’ dalam penataan regulasi. Badan Legislasi DPR (Baleg) harus melihat dengan pendekatan itu,” tutupnya.

News Feed