oleh

Pemilik Lahan Bereaksi, Pengaspalan untuk Jalan Umum di Parigi Tangsel, Dinas SDABMBK dan Lurah Terancam Digugat

-Hukrim-97 Dilihat

Bisnis Metro,TANGERANG SELATAN- Pengaspalan sebuah lahan yang dijadikan akses jalan di daerah Parigi, RT02 RW21, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), menuai protes pemilik. Pihak yang terlibat dalam pengaspalan lahan pribadi itu pun terancam digugat.

Lahan yang diaspal itu terletak di sisi Jalan Pertanian, Jombang, Ciputat. Lokasinya persis berbatasan antara Kelurahan Jombang dengan Kelurahan Parigi. Pengaspalan di lahan tersebut telah rampung sekira sebulan lalu. Total panjang lahan yang diaspal mencapai sekira 250 meter.

Keberadaan lahan yang dijadikan akses jalan itu memang sudah digunakan warga sejak beberapa tahun silam. Lebar lahannya hanya sekira 2 sampai 2,5 meter. Saling klaim kepemilikan antara warga setempat dengan pemilik lahan sudah berlangsung cukup lama.

Warga beserta Ketua RT setempat meyakini lahan yang diaspal adalah akses jalan milik pemerintah. Meskipun klaim itu belum didukung keabsahan surat-menyurat. Sementara pemilik berulang kali menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan detil dilengkapi patok tanda batas lahan.

Pemilik lahan melalui kuasanya, Iwan Wijaya (45), mengaku kaget saat lahan itu telah diaspal oleh UPT 3 Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK). Begitu dikonfirmasi, pihak Kelurahan Parigi berdalih bahwa pengaspalan lahan di sana memang diusulkan warga lingkungan sekitar.

“Sebulan lalu, pas kita lewat jalan sudah diaspal. Kita konfirmasi dong, kok nggak izin sih. Kita konfirmasi ke RT dan Kelurahan Parigi, karena informasi dari masyarakat pengajuannya dari Kelurahan Parigi. Ternyata kata mereka, usulan dari masyarakat,” tutur Iwan di lokasi, Rabu (30/11/22).

Dibeberkan Iwan, pemilik lahan awalnya membiarkan saat sebagian lahan di perbatasan itu digunakan warga untuk lalu lalang sebagai jalan alternatif. Namun, pemilik protes keras begitu mengetahui oknum warga dan Kelurahan Parigi mengaspal jalan secara permanen.

“Dulu jalanan ini waktu masih setapak si pemilik membiarkan (dilalui), nggak masalahkan, cuma nanti saat mau dipakai ya kita pagar, kita tutup. Ternyata kan mereka ngaspal tuh, nggak izin, maka nya reaksi pemilik langsung nyuruh tutup segera,” jelasnya.

Insiden sempat terjadi saat pemilik akan menutup lahan yang dijadikan akses jalan itu. Beberapa warga sekitar menghampiri dan berupaya menolak penutupan lahan. Beruntung ketegangan mulai mencair saat perwakilan pemilik mengalah dan mengurungkan niatnya.

“Pada saat kita mau tutup, ada provokator, mereka menolak. Waktu di sana, mereka sampai ngancam-ngancam, artinya orang-orang kita yang mau mager sampai didorong-dorong sama warga di dalam (Parigi). Itu lahan ada di Jombang (Ciputat) sebenarnya, batasnya tembok Bintaro. Kalau mereka kan mengklaim jalanan batasnya. Mereka kalau mau jujur, dulu ada jalan apa nggak di situ, ya pasti nggak ada, dulu cuma jalan setapak karena itu memang lahan punya pemilik,” sambungnya.

Mediasi sempat dilakukan di Kantor Kelurahan Parigi. Warga maupun kelurahan belum bisa menunjukkan bukti soal kepemilikan lahan yang diklaim tersebut. Sementara sebaliknya, pemilik melalui kuasa hukumnya menunjukkan sertifikat sebagai bukti. Hasil pertemuan pun menyepakati jika pihak kelurahan akan mendatangkan petugas ukur dari BPN.

“Kalau misalnya belum juga melaksanakan janjinya, kita nanti akan somasi. Mau nggak mau kita akan laporkan,” tegasnya.

Sementara pihak Kelurahan Parigi mengaku, jika memang mereka tak mengecek lebih jauh saat usulan pengaspalan diajukan warga melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Kemarin itu karena kita fokusnya ke usulan RT dan RW yang tahu silsilah, karena RT dan RW mengusulkan, Pak Lurah jadi yaudah (tandatangan), kita hanya sekedar memasilitasi memediasi usulan itu, makanya Pak Lurah menandatangani,” terang Sekretaris Kelurahan Parigi, Tantan Rustandi.

Jika pengukuran patok batas nanti sesuai dengan kepemilikan berkas pemilik lahan, maka bisa dipastikan jika pengaspalan di lokasi menyalahi ketentuan. Penggunaan anggaran APBD dalam pengaspalan itu tak sesuai peruntukan hingga berpotensi merugikan negara.

Sementara, Dinas SDABMBK belum bisa dimintai keterangan atas pengaspalan di lokasi. Saat didatangi ke kantor Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) 3 di kawasan Serpong, pejabat terkait belum bisa ditemui karena tengah menghadiri kegiatan lain.