oleh

RUU Omnibus Law Perlu Didukung dengan Kritik Membangun

-Nasional-136 views

Bisnis Metro, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja diyakini sejumlah kalangan yang mendukungnya, memiliki sisi positif dan manfaat bagi tumbuh kembang perekonomian nasional.

Kendati demikian, keyakinan tersebut diikuti dengan sikap kritis, agar aturan yang dibuat dari RUU tersebut benar-benar menyejahterakan masyarakat.

Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menuturkan, pihaknya merupakan salah satu pendukung pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

“Secara prinsip The HUD Institute mendukung pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU. Namun, dukungan The HUD Institute bukan dukungan tanpa sikap kritis,” jelasnya, Rabu (17/6/2020).

Ditambahkan olehnya, The HUD Institute telah membuat kajian hukum dan analisis korelasi, serta menyelenggarakan forum diskusi membahas substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan pemangku kepentingan. Khususnya dalam kaitannya dengan yang diperjuangkan dalam mengenai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (termasuk pemukiman dan pengembangan/pembangunan kawasan perkotaan).

“Terkait hal tersebut, perlu pengembangan kebijakan hukum dan rumusan norma pasal-pasal yang ada dengan mengintegrasikan 5 Komponen Dasar Hak Bermukim (5 KDHB) dan 5 Kompnen Dasar Aset Komunitas (5 KDAK) dengan 12 klaster RUU Omnibus Law,” tandasnya.

Terpisah, senada dengan The HUD Institute, Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya (SPTJR) juga mendukung RUU Omnibus Law dengan sejumlah catatan.

Ketua Umum SPTJR Noak Banjarnahor menuturkan, kendati ada sejumlah detail dalam RUU tersebut yang masih diperdebatkan. Namun, banyak pula aturan yang dinilainya menguntungkan pihak buruh atau kaum pekerja.

Namun, ia berharap serikat buruh dan pekerja bisa dilibatkan dalam penyempurnaan RUU Ominibus Law Cipta Kerja. Sebab, peluang keterlibatan publik masih ada.

“Sebaiknya kita tidak sekadar menolak, tapi mari berdiskusi dengan pemerintah. Masih ada peluang keterlibatan publik dalam penyempurnaan perumusan RUU tersebut agar isinya benar-benar pro buruh, dari kacamata buruh, tanpa mengenyampingkan kepentingan yang lain,” paparnya.

Ia menambahkan, tantangan kedepan yang tidak mudah, terlebih pasca pandemi Covid-19 secara global, memerlukan solidaritas dan soliditas buruh, pengusaha dan pemerintah untuk bangkit kembali bersama.

“Kita tidak menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Adanya aturan baru yang mendorong perbaikan iklim pengusaha, berinvestasi, bekerja, dan efisiensi birokrasi sangat kita dukung untuk mengembalikan iklim usaha menjadi sehat seperti semula, pasca Covid-19,” lugasnya. (Red)

News Feed