Bisnismetro.id, JAKARTA – TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan menjadikan hukum sebagai senjata ampuh dalam mewujudkan kewibawaan Indonesia khususnya di laut. Hal ini menjadi salah satu penekanan yang disampaikan Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, S.H., M.H., selaku Direktur Latihan saat membuka Latihan Penegakan Hukum (Latgakum) di Laut TA 2022 di Gedung JOPR, Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (06/06) kemarin.
Latihan yang dilaksanakan mulai 6-10 Juni 2022 mendatang ini mengangkat tema “Diskumal melaksanakan Latihan Penegakan Hukum di Laut TA 2022 dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut”, diikuti 107 peserta dari Kotama Koarmada I, II, III, Pushidrosal, Kolinlamil, Lantamal I-XIV, Lanal, baik staf maupun KRI serta Pendukung Denma dan Satkes Seskoal.
Kadiskum AL saat memberikan pembekalan awal mengatakan bahwa Latgakum di laut merupakan satu rangkaian kesatuan fungsi yang pada esensinya tidak dapat dipisahkan dalam penerapan di lapangan, bahkan dapat dikatakan bahwa melalui fungsi penegakan hukum menuju kepada tegaknya kedaulatan. Kegiatan ini merupakan salah satu program operasi dan latihan.
“TNI AL sesuai arahan pemimpin telah memberikan penekanan kepada kita semua untuk memiliki perspektif dan komitmen dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional termasuk peningkatan pengetahuan tentang hukum laut nasional dan internasional sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI AL sesuai dengan hukum positif kita,” ujar Laksma Leonard.
Menurut Kadiskum AL peningkatan kemampuan segenap personel perwira jajaran TNI AL merupakan garis kebijakan pimpinan yang tidak boleh di tawar – tawar lagi terutama kepada komandan satuan operasi sebagai ujung tombak kemampuan TNI AL dalam melaksanakan tugas fungsinya secara profesional dan proporsional.
Hal ini juga menjadi salah satu penekanan Kepala Staf Angkatan LAut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono agar para prajuritnya khususnya para Komandan lapangan menguasai hukum nasional dan internasional sehingga tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangannya.
TNI AL dituntut harus mampu merespon kondisi dinamika global yaitu dengan meningkatkan kemampuan daya tangkal atas ancaman-ancaman yang terjadi di laut berupa ancaman kekerasan, ancaman navigasi dan ancaman pelanggaran hukum di laut. Implementasi daya tangkal terhadap ancaman pelanggaran hukum di laut disiapkan melalui peningkatan kemampuan operasi di laut maupun kemampuan dukungan hukum melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.
Dalam latihan Penegakan Hukum di laut TA 2022 para peserta dibagi kedalam 4 kelompok tugas (Kogas) yang masing-masing Kogas terbagi menjadi 2 pelaku dari unsur dan pelaku dari pangkalan. Peserta kemudian akan dihadapkan dengan berbagai masalah hukum melalui scenario yang harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya. (***)
