oleh

Warga Villa Bintaro Indah Tasyakuran Pasca Keputusan Inkrah Mahkamah Agung yang Menolak PK Walikota Tangsel dan RS IMC

-Megapolitan-1.115 views

Bisnis Metro,TANGERANG SELATAN- Perjuangan panjang pembelaan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Warga RT 5 RW 11 Villa Bintaro Indah telah selesai, tuntas, dan incraht (inkrah), dengan ditolaknya PK Walikota Tangsel dan RS IMC oleh Mahkamah Agung. MA menyatakan IMB dan Ijin lingkungan RS IMC yang dikeluarkan oleh Walikota Tangsel dinyatakan Batal demi hukum

Hal tersebut diungkapkan Walneg S.Jas selaku Koordinator Warga Penggugat, saat kegiatan Tasyakuran sederhana atas penyelesaian Kasus hukum RS IMC ini, bertempat di TPA Baiturahman Kompleks Villa Bintaro Indah Jombang Ciputat Tangsel, Minggu (22/12/2019) malam.

Perjuangan warga dari PTUN tingkat satu, tingkat banding, kasasi sampai PK dimaksudkan agar hal ini menunjukkan siapapun warga, berapapun jumlahnya, punya hak konstitusional untuk menggugat.

“Alhamdulillah Mahkamah Agung dalam hal ini mengabulkan gugatan warga dan mengatakan demi kepentingan umum sekalipun tidak boleh melanggar prosedur,” ucap Walneg.

Dari sisi itu, pihaknya bersyukur. Disisi lain warga VBI mengimbau kepada Pemkot, Walikota dan jajarannya dalam hal ini, kedepannya dalam membuat aturan perijinan, IMB, Amdal, dan lain-lain, agar mentaati prosedur yang benar.

“Jangan hanya demi cepat, pro pada ekonomi, pro pada pembangunan tapi meninggalkan lingkungan, tidak pro pada lingkungan, harusnya kan juga pro ekonomi, pro pertumbuhan, dan pro semuanya, termasuk pro terhadap Hak Asasi Manusia,” tuturnya.

Nah ini bagi kami ini momentum sejarah, karena kasus-kasus hukum lingkungan, tidak banyak di Indonesia. Boleh dikatakan dihitung dengan jari, kurang dari 10 yang dimenangkan oleh warga. ‘Selalu dimenangkan pemerintah, selalu dimenangkan oleh pihak-pihak berduit,” ucapnya.

“Ini mudah-mudahan menjadi hikmah, inspirasi bagi warga seputar Tangsel khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Diceritakan kenapa faktor lingkungan dari dampak yang dirasakan warga, baik yang sudah maupun yang akan datang.

Yang sudah, pada saat pembangunan gedung baru RS IMC diantaranya, kebisingannya, debu luar biasa. “Makanya kita photo, video kan, selama 7 bulan itu kita diskusikan, tapi semua itu hampir tidak didengar, mereka kan merasa menang dan sudah pada jalurnya.

“Contoh, jam kerja itu kan sudah ditentukan dalam surat ijinnya oleh Dinas LH dan Pemkot, katakanlah sampai jam 8 malam, ternyata mereka melewati itu, jadi warga sedang tidur pun, mereka sedang membangun dan itu berbulan-bulan prosesnya. Kemudian debu, wong pembangunan satu unit rumah saja debunya kemana-mana, apalagi ini membangun 7 lantai, kebayangkan dan tiap jam warga menyapu rumah saat pembangunannya.

Yang lebih parah lagi, kata Walneg, adalah dampak saat pasca pembangunan, saat operasional rumah sakit, itu limbah yang berbahaya B3 nya itu sangat luar biasa, dan bisa menimbulkan kematian, kalau itu tidak transparan dikelolanya seperti apa. Boleh ngga warga untuk mengecek setiap saat, boleh ngga warga masuk komite pengawasannya. “Nah tuntutan itu yang kita sampaikan, tapi itu diabaikan mereka,” kata Walneg.

Proses pembuatan Amdal gedung baru RS IMC kemarin itu justru mereka melibatkan warga-warga lain yang jauh dari lokasi pembangunan.

“Itu namanya manipulasi data, tidak benar, dan pengakatan saksi tim penilai Amdal yang tidak benar, dan dinyatakan di MA bahwa ini namanya tidak prosedural.

“Waktu itu kita juga sudah pernah menawarkan diri berdiskusi sela 7 bulan walaupun Amdal dan IMBnya sudah jadi, sejak kita tahu itu sudah ada ground breaking dimulainya peletakan batu pertama gedung baru RS IMC September 2016. Lalu pada Oktober 2016 warga mengajak berdiskusi sampai April 2017 tidak ada menemukan titik temunya yang mau mengakomodasi warga VBI.

Akhirnya pada Mei 2017 kita daftarkan gugatan ke PTUN di Serang Banten.”Jadi kalau dihitung semua proses ini selama 2,5 tahu.

Pasca dikabulkan PK di MA ini, warga VBI sudah melayangkan surat kepada Walikota dalam hal ini termasuk ditembuskan ke Camat Ciputat, Polres Tangsel, DPRD, Ombusdman, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

“Kita sampaikan, pertama, bahwa walikota harus taat dengan proses hukum. Jadi kita menunggu surat pembatalan itu, tapi meskipun tanpa surat pembatalan itu, sudah otomatis batal demi hukum, karena keputusan tertinggi itu adalah MA.

Yang kedua, tolong dieksekusi itu, dengan menempel papan; atau segel, bahwa ini tidak berijin, dan lain-lain.

“Karena kita tidak memberikan waktu yang definitif, tapi kami menunggu itikad yang baik dari pemerintah. Tapi dibagian akhir kami minta tolong jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini.

Sekali lagi disini, warga VBI berjuang dengan atas nama membela lingkungan, meski itu pun RS, dan MA kemarin bilang bahwa ini betul untuk kepentingan umum, tapi warga VBI tidak melarang RS.

“Ngga bisa RS seenaknya membuang limbah asal-asalan membuat orang mati. Katakanlah, RS menyelamatkan ribuan orang tapi membuat mati 10 orang, nah itu jufa ngga bisa, yang penting prosedurnya sudah benar apa belum,” imbuh Walneg.

Sementara salah satu Kuasa Hukum VBI, Dahlan Pido, mengatakan bahwa keputusan MA yang menolak PK Walikota Tangsel dan RS IMC adalah upaya hukum terakhir dari suatu gugatan.

Gugatan awal dari upaya di PTUN Serang yang hasilnya kalah, lalu dalam upaya hukum banding, warga VBI kalah lagi.

Saat berlari upaya Kasasi, warga menang dengan dalil dan bukti yang kuat. “Karena kita menang, mereka RS IMC dan Walikota Tangsel melakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan novum-novum bukti saat di PTUN tingkat pertama alias bukti-bukti yang lama, akhirnya hakim menilai bahwa ini ya bukan novum,” beber Pido.

Jadi secara hukum, IMB dan Amdal RS IMC itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. “Secara yuridis, warga kuat bahwa bangunan baru RS IMC itu ilegal,” tukasnya (sugeng)

News Feed