Demo Mahasiswa Tangsel Ingatkan Hati-Hati Dinas Lain: Jangan Korupsi setelah DLH

Bisnis Metro,TANGERANG SELATAN- Setelah Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan (DLH Tangsel), Mahasiswa mengingatkan pada dinas-dinas yang lain agar hati-hati agar jangan melakukan praktek korupsi.

Hal tersebut disampaikan Gerakan Mahasiswa Kosgoro DPD Kota Tangsel dan PC Hikmah Budi Kota Tangsel saat menggelar demonstrasi di halaman balaikota Tangsel, pada Jumat (02/5/2025) petang.

“Jangan main-main, jangan korupsi, karena cepat atau lambat anda semua akan kena imbasnya,” teriak orator melaui pengeras suara berkendara mobil komando.

Mahasiswa juga menyatakan dan memastikan akan datang kembali melakukan unjuk rasa pada hari Senin 5 Mei 2025 dengan jumlah yang lebih besar.

“Kita akan melakukan upacara bersama ASN-ASN Pemkot Tangerang Selatan,” serunya.

Massa juga meminta Walikota Benyamin Davnie untuk mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Tangsel terkait transparansi anggaran dan mengaudit semua anggaran yang ada. “Jangan sampai kasus DLH merembet kemana-mana, karena itu akan menjadi malu bagi Kota Tangerang Selatan, akan menjadi sampah bagi Kota Tangerang Selatan,” serunya.

Sesi akhir penyampaian-penyampaian beberapa orator dan narasi kekecewaan itu pada kesimpulannya ada dua (2) point utama tuntutan massa unras seperti ditekankan Agus Syarifudin selaku koordinator dan penanggungjawab aksi

Yakni, pertama, Kami (mahasiswa) mendukung penuh Aparat Hukum mengusut dan membongkar siapa saja oknum-oknum ASN yang menerima aliran dana korupsi Rp75,9Milyar tersebut. “Karena patut diduga ada orang Besar dibelakangnya, dan ada informasi dugaan uang tersebut masuk sebagai amunisi untuk pertarungan Pilkada kemarin,” ucapnya.

Dan, Kami meminta Aparat Hukum untuk memanggil pemerintah untuk kemudian dijadikan tersangka, pada inspektorat-inspektorat yang wewenangnya punya tupoksi di Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu poin krusial itu, kepada Walikota dan Wakil Walikota Tangsel, diminta untuk profesional dan obyektif, transparansi dalam menempatkan ASN duduk sebagai Kepala Dinas.

“Saya sampaikan sebagai bentuk legitimasi, aksi ini tidak ada yang menunggangi satu pun, tidak ada yang membayar,” tukasnya.(Red)***