Bisnismetro.id, JAKARTA – Pengurus PWI Laskar Sabilillah kembali menegaskan bantahan atas tuduhan yang mengaitkan organisasi tersebut dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Selasa (3/2/2026). Mereka menilai laporan yang dilayangkan bukan sekadar dugaan pencemaran nama baik, tetapi juga mengandung unsur rasis dan SARA.
Rombongan dipimpin Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah KH Abbas Billi Yahsi, didampingi Sekretaris Jenderal serta jajaran pengurus. Kehadiran mereka, menurut pernyataan resmi, merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum sekaligus upaya menjaga reputasi organisasi.
Dalam keterangan di Mapolda, perwakilan PWI Laskar Sabilillah menyatakan organisasinya merasa dihina, dimaki, dan dicap sebagai PKI tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka juga menyoroti praktik pelabelan negatif terhadap tokoh agama maupun pejabat publik sebelum adanya putusan pengadilan.
“Kami hadir untuk memenuhi panggilan sebagai warga negara yang taat hukum. Namun kami juga perlu meluruskan bahwa tudingan terhadap PWI bukan hanya pencemaran nama baik, tetapi sudah mengarah pada rasis dan SARA,” ujar perwakilan pengurus kepada wartawan.
Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah KH Abbas Billi Yahsi menegaskan bahwa organisasinya berdiri atas dasar nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Ia menyebut PWI Laskar Sabilillah merupakan singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang digagas oleh kalangan ulama, kiai, ustaz, santri, serta tokoh adat dan budayawan dari berbagai daerah.
“Organisasi ini didirikan di Cirebon oleh para alim ulama dan tokoh pesantren. Kami sudah berbadan hukum dan bergerak lebih dari dua tahun. Tidak benar jika kami dituduh sebagai PKI atau diberi branding negatif,” kata Abbas.
Menurut dia, pelabelan PKI kerap digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan kelompok yang dianggap berbeda pandangan. Ia menilai pola tersebut berulang dalam dinamika sosial-politik nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Gus Rofii mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Ia menegaskan perbedaan pendapat tidak boleh disertai ujaran kebencian atau penghinaan terhadap ulama, tokoh agama, maupun institusi negara.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan memaki, merendahkan, atau menuduh tanpa dasar hukum. Itu berbahaya bagi persatuan bangsa,” ujarnya.
PWI Laskar Sabilillah menyatakan langkah klarifikasi ini ditempuh untuk menjaga kredibilitas dan harga diri organisasi. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara secara objektif dan transparan, sehingga tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Organisasi tersebut juga mengimbau publik untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.(Red)***
