BisnisMetro,TANGERANG SELATAN- Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban RW 23 Pamulang Permai I, perwakilan perumahan, hingga pelaku usaha kuliner (UMKM) menggelar aksi protes di lobby Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026). Aksi ini dipicu oleh kebijakan parkir berbayar yang dinilai sepihak dan tanpa sosialisasi.
Massa menuntut Wali Kota Tangerang Selatan dan Dinas Perhubungan (Dishub) membatalkan rencana pelelangan pengelolaan parkir di lingkungan mereka kepada pihak ketiga.
Ketua Paguyuban Warga RW 23 Pamulang Permai I, Gus Amos Sugianto, menegaskan bahwa area yang dijadikan objek parkir berbayar adalah fasilitas umum (fasum) perumahan. Warga merasa kaget karena tiba-tiba menerima selebaran rencana pengelolaan parkir oleh pihak swasta.
“Pemberitahuan dilakukan secara mendadak. Kami tidak pernah diajak sosialisasi dan tidak ada pemberitahuan resmi kepada warga sebelumnya,” ujar Gus Amos.
Aksi ini didasari kekhawatiran warga akan beban ekonomi tambahan dan dampak negatif terhadap omzet pelaku UMKM di kawasan kuliner Pamulang Permai I. “Kami khawatir kebijakan ini membebani warga dan mematikan aktivitas ekonomi UMKM,” tambahnya.
Aksi Berujung Manis: Parkir Berbayar Dibatalkan
Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat tersebut membuahkan hasil cepat. Setelah dialog terbuka dengan perwakilan Dishub dan Pemkot Tangsel, rencana parkir berbayar di RW 23 Pamulang Permai I resmi dibatalkan.
“Alhamdulillah, hasil pertemuan kami dengan pihak wali kota dan Dishub, rencana parkir berbayar dibatalkan. Bukan ditunda, tapi dibatalkan,” kata Gus Amos dengan nada lega usai dialog.
Gus Amos menjelaskan, untuk menghindari konflik, penertiban fasilitas parkir berbayar di lapangan dilakukan langsung oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan, bukan oleh warga.
Kasus ini menjadi catatan penting mengenai transparansi kebijakan pengelolaan aset publik. Warga RW 23 Pamulang Permai I menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemkot Tangsel agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan UMKM.(SG)***
