Bisnis Metro,BADUNG– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah melakukan pemutakhiran data inovasi pelayanan publik yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan bahwa pemutakhiran data inovasi ini dilakukan untuk memudahkan proses replikasi inovasi yang akan disajikan melalui laman Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
“Pemutakhiran data inovasi pelayanan publik terbaik ini dilakukan melalui JIPPNas sebagai Knowledge Management System (KMS), sehingga informasi terkait inovasi dapat disajikan secara komprehensif. Harapannya nanti instansi pemerintah dapat dengan mudah mencari inovasi-inovasi terbaik untuk bisa dipelajari, dikembangkan, ataupun direplikasi,” jelas Ajib dalam acara Pemutakhiran Data Inovasi KIPP pada Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Badung, Bali, Rabu (03/07).
Top inovasi pelayanan publik yang dihasilkan selama 10 kali penyelenggaraan KIPP dari tahun 2014 hingga 2023 telah menghasilkan sejumlah 1.065 inovasi. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, tentu sudah ada perkembangan terbaru dari berbagai inovasi pelayanan publik tersebut. Oleh karenanya, Kementerian PANRB melakukan pendampingan para inovator untuk memperbarui data agar informasi yang disampaikan pada JIPPNas nanti benar-benar valid.
Ajib menyampaikan hingga saat ini Kementerian PANRB sudah memutakhirkan data 687 inovasi terbaik. Melalui acara yang berlangsung selama dua hari ini, sebanyak 281 inovasi datanya akan dimutakhirkan. Pemutakhiran ini dilakukan agar seluruh inovasi yang ditampilkan di JIPPNas memiliki data yang lengkap, ada keseragaman dalam aspek yang dapat dipelajari, serta layak untuk dikonsumsi publik.
Pemutakhiran data inovasi pada JIPPNas diharapkan dapat mendorong akselerasi pembinaan inovasi pelayanan publik secara nasional. Akselerasi ini sebagai upaya pengembangan inovasi melalui replikasi dan scaling up inovasi pelayanan publik. Pengembangan inovasi bukan hanya untuk meningkatkan cara kerja inovasi, namun juga diharapkan dapat memperluas jangkauan dampak ke unit kerja, instansi, atau bahkan daerah lain yang ada di Indonesia.
“Kementerian PANRB mendorong agar inovasi pelayanan publik terbaik yang telah ada tersebut bisa disebarluaskan, dikembangkan, dan ditiru oleh instansi pemerintah yang memiliki permasalahan serupa. Harapan kami agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara instansi pemerintah,” lanjut Ajib.
Disamping itu JIPPNas ini dihadirkan juga untuk memperkuat fungsi Hub JIPP (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik) yang saat ini sudah ada hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. JIPPNas dikelola oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Lembaga Administrasi Negara sebagai KMS inovasi pelayanan publik nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Udayana Ida Bagus Wyasa Putra menyampaikan bahwa terdapat tantangan dalam melakukan replikasi inovasi. Dirinya menyebutkan bahwa meskipun kebaruan menjadi parameter untuk sebuah inovasi, tapi bukan parameter utama. Parameter dalam inovasi adalah efisien, efektif, dampak, partisipatif dan kolaboratif, lalu kebaruan.
“Hampir tidak ada inovasi tanpa kebaruan, karena masalah yang dihadapi untuk direspons dengan inovasi itu bersifat partikular, memiliki kekhususan masing-masing pada tiap masalah. Sehingga meskipun replikasi, pasti tidak secara utuh mereplikasi yang sudah ada, karena pasti ada kebaruan untuk merespons kondisi khusus masing-masing. Oleh karena itu, replikasi juga merupakan bagian inovasi,” ujar Wyasa.
Untuk memudahkan replikasi, Wyasa melanjutkan, maka data inovasi yang ada di JIPPNas harus dimutakhirkan. Hal ini agar JIPPNas sebagai KMS memuat data komprehensif mengenai data inovasi, data capaian inovasi, data sebaran inovasi, dan pembandingan data inovasi. Dengan demikian, dapat tercipta peta jalan pengembangan inovasi.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Bali I Dewa Puthu Sunartha menyampaikan bahwa dengan adanya JIPPNas maka instansi pemerintah mendapatkan knowledge sharing praktik terbaik pelayanan publik yang berupa inovasi di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, JIPPNas juga dapat mendorong penciptaan dan pengembangan inovasi oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Proses pemutakhiran data inovasi merupakan upaya pembinaan dan pendampingan agar inovasi dapat tetap berjalan dengan baik dan dapat disebarluaskan. Dengan pemutakhiran data ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi kemajuan inovasi bagi pembangunan, termasuk di Bali maupun di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(hms)
