Bisnis Metro,SERANG BANTEN- Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten (MPW PP Banten) melakukan konsolidasi terkait rencana aksi massa demonstrasi pada tanggal 4 Mei 2023 yang bertempat di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (kp3b) atau di kantor DPRD provinsi, dalam konteks meminta keadilan dan memberikan suatu aspirasi kepada perwakilan-perwakilan masyarakat yang duduk di kursi legiskatif maupun eksekutif di Provinsi Banten.
Ketua MPW PP Banten, Johan Aripin Muba melalui Kian Maulana wakilnya, memperkirakan, aksi tersebut akan diikuti 155 PAC (tingkat kecamatan) 8 Kab/Kota se Banten yang hadir nanti berjumlah hingga 7 750 orang.
“Kami merencanakan 7 ribu orang lebih yang terkonfirmasi sampai saat ini, yang akan mengikuti aksi massa dan orator,” ungkap Kian disela acara Hal Bi Halal dan Rakor 2 MPW PP Banten bersama MPC-MPC di Jalan Ahmad Yani Kota Serang, Sabtu (29/4/2023)
Kian Maulana menyampaikan, aksi massa itu akan dimulai mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB di depan KP3B atau Kantor DPRD Provinsi Banten.
Peserta aksi massa ormas PP akan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Pemuda Pancasila dipimpin korlap, serta orasi masing-masing Ketua MPC secara bergantian.
Kegiatan di situ digelar mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB dengan agenda pidato dan orasi dari para pimpinan PP.
Kian pun menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan aksi Massa PP Banten kepada PJ Gubernur Banten, diantaranya untuk mencopot atau pergantian Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Banten, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan.
“Agar pemerintahan yang ada di Provinsi Banten bisa menjalankan segala aktivitas kegiatan yang ada di Provinsi Banten dalam konteks menjalankan segala produk organisasi di Pemerintahan Provinsi Banten dengan merata tanpa unsur tebang pilih atau unsur kedekatan,” katanya.
Masih kata Kian, bahwa Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten tadi mengatakan bahwa beberapa kegiatan ataupun banyak kegiatan yang dikeluarkan oleh dinas dinas terkait selama disinyalir berdasarkan faktor kedekatan.
“Jadi sebelum dimulai lelang sudah terkondisikan siapa pemenangnya, ini adalah bagian dari kebocoran ataupun kecerobohan yang dilakukan dalam sisi pemerintahan yang ada di Provinsi Banten dianggap tidak profesional dan tidak merakyat. Karena kami organisasi masyarakat yang mewakili dari Pemuda Pancasila menjalankan aktivitas berdasarkan aspirasi masyarakat dari rakyat untuk rakyat,’ tutur Kian.
Harapan besar kami, dinas-dinas terkait khususnya dari eksekutif birokrasi yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten maupun secara legislatifnya, bisa mendorong dan menyerap aspirasi kami, imbuhnya.(SG)
